Assalamualaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera
Ok lasung saja siapa sih yang igin menerima nilai yang tepat tentu saja semua menginginkanya tapi semua itu tidak didapat begitu saja bukan? semua butuh perjuangan dan proses yang panjang, kunci menerima nilai yang tepat dalah berguru dengan ulet dan ulet, maka dari itu saya disini ingin sedikit membatu proses pembelajaran teman-teman semua dengan sedikit ilmu yang telah saya pelajari sebelumnya dijejajang sekolah.
Pada kesempatan kali saya akan membagikan ilmu sedikit yang telah saya pelajari disekolah semoga saja artikel kali benar-benar bermanfaat utuk teman-teman semua. Langsung saja disimak materinya:
Pada masa Demokrasi Liberal presiden berkedudukan sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Adapun kepala pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal dijalankan perdana menteri. Perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada paremen(DPR). Kabinet menyusun
kebijakan yang sejalan dengan konsep pemikiran parlemen. Jika kebijakan pemerintah tidak menerima kepercayaan parlemen, kabinet menerima mositidak percaya dan dapatdibubarkan parlemen.
Salam Sejahtera
Ok lasung saja siapa sih yang igin menerima nilai yang tepat tentu saja semua menginginkanya tapi semua itu tidak didapat begitu saja bukan? semua butuh perjuangan dan proses yang panjang, kunci menerima nilai yang tepat dalah berguru dengan ulet dan ulet, maka dari itu saya disini ingin sedikit membatu proses pembelajaran teman-teman semua dengan sedikit ilmu yang telah saya pelajari sebelumnya dijejajang sekolah.
Pada kesempatan kali saya akan membagikan ilmu sedikit yang telah saya pelajari disekolah semoga saja artikel kali benar-benar bermanfaat utuk teman-teman semua. Langsung saja disimak materinya:
Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Pada masa Demokrasi Liberal presiden berkedudukan sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Adapun kepala pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal dijalankan perdana menteri. Perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada paremen(DPR). Kabinet menyusun
kebijakan yang sejalan dengan konsep pemikiran parlemen. Jika kebijakan pemerintah tidak menerima kepercayaan parlemen, kabinet menerima mositidak percaya dan dapatdibubarkan parlemen.
1. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)
Kabinet Natsir dibuat dengan pertolongan tokoh-tokoh yang mempunyai keahlian dan reputasi tinggi menyerupai Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Moh. Roem, Assaat, Djuanda, dan Soenitro Djojohadikusumo. Padamasa pemerintahan Kabinet Natsi, perekonomian Indonesia sedikit membaik. Salah satu sebabnya ialah Perang Korea pada awal 1950-an yang mendorong naiknya harga komoditas dan berdampak pada peningkatan pendapatan ekspor. Kabinet Natsir juga berhasil meredam pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) pada November1950.o
Kedudukan Kabinet Natsir mulai goyah ketka Hadikusumo dari PNI mengeluarkan mosi tuntutan semoga pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 perihal Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan Daeah. Menurut Natsir, mosi Hadikusuma hanya ingin menghambat semua perjuangan pemerintah dan menghetikan setiap langkah konsolidasi.
2. Kabinet Sukiman (26 Aprll 1951- 23 Februarl 1952)
Program kerja Kabinet Sukiman, antara lain sebagai berikut.
a. Menyempurnakan alat kekuasaan negara.
b. Menyusun dan melakukan planning kemakmuran nasional dalam jangka pendek dan jangka panjang.
c. Menyelesaikan persiapan pemilihan umum dan mempercepat pelaksanaan otonomi daerah.
d. Menyiapkan undang-undang akreditasi serikat buruh.
e. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
f. Memasukkan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia secepatnya.
Salah satu insiden kontroversial pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman ialah keputusan Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo menandatangani perjanjian Mutual Security Act (MSA) dengan Duta Besar Amerika Serikat, Merle Cochran. Sunario dari PNI menglrim mosi lantaran menganggap Ahmad Soebardjo melangar politik luar negeri bebas aktif. Pada 27 Februari 1952 Kabinet Sukiman menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno.
3. Kabinet Wilopo (30 Maret1952-2Juni 1953)
Kabinet Wilopo merupakan alisi PNI Masyumi.Kabinet Wilopo menerapkan sistem zaken kabinet yaitu kabinet terdiri atas menteri-menteri yang andal di bidangnya. Program kerja Kabinet Wilopo antara lain mengusahakan pemeliharaan umum untuk anggota dewan legislatif dan Konstituante, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, serta memulihkan keamanan.
Dalam menjalankan pemerintahannya, Kabinet Wilopo menghadapi permasalahan menyerupai krisis ekonomi, muncul gerakan separatisme dan perilaku provinsialisme, serta perselisihan internal dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia pada 17 Oktober 1952. Kedudukan Kabinet Wilopo tidak stabil ketika terjadi insiden Tanjung Morawa. Akibat insiden Tanjung Morawa, Sidik Kertapati yang menjabat sebagai ketua Sarekat Tani Indonesia mengirin mosi tidak percaya kepada dewan legislatif melalui fraksi PNI. Mosi ini
menjadikan Kabinet Wilopo mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno pada 2 Juni 1953.
4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953-24 Juli 1955)
Kabinet Ali Sastroamidjojo imenupakan koalisi PNI dan NU, sedangkan Masyumi menjadi oposisi. Prestasi Kabinet Ali Sastroamidjojo ialah mengadakan Konferensi Asia Afrika dan membentuk panitia pemilihan umum (pemilu) yang diketuai Hadikusumo. Dalam mengatasi problem perekonomian, Kabinet Ali Sastroamidjojo I meninjau ulang utang pemerintah dan cadangan devisa negara. Kabinet Ali Sastroamidjojo I juga membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar terkait utang.,
Indonesia terhadap Belanda. Kestabilan' Kabinet Ali Sastroamidjojo I mulai goyah ketika terjadi pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12Agustus 1955-3 Maret 1956)
Program utama Kabinet Burhanuddin Harahap ialah pemberantasan korupsi. Program ini menerima pertolongan dari rakyat dan TNI. Prestasi Kabinet Burhanuddin Harahap ialah keberhasilannya menyelenggarakan pemilu pertama pada 1955. Pemilu dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk menentukan anggota dewan perwakilan rakyat (parlemen). Tahap kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk menentukan anggota Konstituante. Keberhasilan pemilu 1955 menandai berakhirya masatugas Kabinet Buhanudin Harahep. Pada 3 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno.
6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956-14 Maret 1957)
Pada 8 Maret 1956 Presiden Soekarno menentukan Ali Sastroamidjojo sebagai formatur kabinet gres untuk menggantikan Kabinet Burhanuddin Harahap. Anggota Kabinet Ali Sastroamidjojo dilantik pada 20 Maret 1956. Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II sebagai berikut.
a. Melaksanakan penghapusan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).
b. Berjuang mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia.
c. Memulihkan keamanan dan ketertiban serta pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, dan pertanian.
d. Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika (KAA).
e. Mewujudkan perubalhan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional menurut kepentingan rakyat.
Periode pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo II diwarnai beberapa permasalahan menyerupai berkembangnya sentimen anti-Tionghoa, berkembangnya gerakan separatisme, serta terjadinya perselisihan antara pengusaha Tionghoa dan pengusaha nasional akhir penghapusan hasil KMB.
Perselisihan ini menjadikan Assaat mengadakan Kongres Nasional Importir Nasional. Pada 14 Maret 1957 Kabinet Ali Sastroamidjojo Il menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno.
7. Kabinet Djuanda/Karya (9 April 1957-5Juli 1959)
Memasuki tahun 1957 kondisi politik dan keamanan Indonesia semakin tidakmenentu. Untuk mengatasi kondisi ini Presiden Soekamo menunjuk Djuanda sebagai perdana menteri tanpa melalui formatur. Kabinet Djuanda disebut Kabinet Karya. Dalam memimpin pemerintahan, Djuanda dibantu
Hardi, K.H. Idham Chalid, dan J. Leimena. Program kerja Kabinet Djuanda sebagai berikut.
a. Membentuk Dewan Nasional.
b. Normalisasi situasi Republik Indonesia.
c. Memperjuangkan pengembalian Irian Barat.
d. Mempercepat proses pembangunan.
Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu pembubaran Konstituante, tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, serta pembentukan MPRS dan DPRS. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dianggap sebagai jembatan politik dari masa Demokrasi Liberał menuju masa Demokrasi Terpimpin.
Sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin ialah presidensial. Sistem ini sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang telah ditetapkan kembali menjadi undang-undang dasar negara Indonesia. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta tidak bertanggung jawab kepada dewan legislatif (DPR).
Pada masa Demokrasi Terpimpin arah kebijakan politik luar negeri ditentukan Presiden Soekarno. Arah dan kebijakan Presiden Soekarno ini menentukan posisi Indonesia dalam peraturan politik dunia. Selain itu, pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno berencana menerapkan contoh pembangunan sosialis yang disebut sosialisme ala Indonesia. Pola pembangunan ini dilakuakan dengan membentuk Depernas/Bappenas, menerapkan kebijakan devaluasi mata uang rupiah, menetukan laju inflasi, mencanangkan deklarasi ekonomi, menciptakan kebijakan Dana Revolusi, dan menerapkan politik marcusuar.
Terimakasih buat teman-teman semua telah mengunjungi blog saya yang alakadarnya ini, semoga artikel-artikel yang saya buat ini sanggup benar-benar bermanfaat untuk teman-teman semua, apabila banyak kekurangan didalamnya mohon dimaafkan.
Salam Sukses..!!
Bantu kami lebih baik lagi dengan like, komen, dan share!